mobimoto.com - Rancangan Undang-Undnag (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup, yang dijanjikan oleh PKS malah ditentang oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang juga merupakan mantan kader Partai Keadilan Sejahtera. Seperti biasanya, politikus yang aktif di jejaring Twitter ini mengungkapkan pandangannya terkait masalah tersebut.
Melalui jejaring Twitter pribadinya, @Fahrihamzah membuat rangkaian twit perihal RUU penghapusan pajak sepeda motor dan SIM, dengan menyertai tagar #PajakMotorDanSIM.
Menurut Fahri Hamzah, pajak memiliki fungsi sebagai redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas, dan juga merupakan bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.
Politikus kelahiran 10 November 1971 ini mengatakan, penghapusan pajak motor dan SIM merupakan sebuah langkah mundur dan tidak visioner. Ia juga membawa data bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase 25 hingga 60 persen.
Sedangkan soal Surat Izin Mengemudi (SIM), Fahri Hamzah menyatakan ''Hal yang sama dengan SIM, karena SIM itu bukan saja bukti seseorang bisa berkendara, tetapi jgua izin menggunakan ruang publik. Maka, dia harus bayar. Termasuk juga untuk menjamin agar jumlah orang yang bisa masuk ke ruang publik dibatasi demi keamanan dan kenyamanan bersama,''
Di akhir rangkaian twit-nya, Fahri Hamzah membuat sebuah kesimpulan tentang pandangannya terkait #PajakMotorDanSIM.
Isu penghapusan pajak motor dan SIM ini memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, karena dinilai tidak menjadi solusi untuk mengontrol jumlah kendaraan pribadi. Menurut kamu sendiri, bagaimana, Sob?
Tag
Terkini
- GIVI Rilis Delapan Produk Baru di IMOS 2025, Bikin Motoran Semakin Praktis
- Yamaha Rayakan Miliarder di IMOS 2025, Wujudkan Impian Konsumen Setia
- IMOS 2025 Pamerkan Inovasi Roda Dua dan Jadi Wadah Komunitas Otomotif
- GIVI Indonesia Siapkan Produk Terbaru di IMOS 2025, Siap Goda Para Pecinta Roda Dua
- Honda BeAT Baru dan Rebel 1100 Jadi Andalan AHM di GIIAS 2025